Pembiayaan Konsumen

BAB II PEMBAHASAN

A.   Pengertian

Pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran asuran atau berkala. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bidang usaha lembaga pembiayaan. Di negara kita, badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam atau seluruh bidang usaha lembaga pembiayaan biasanya disebut perusahaan pembiayaan atau perusahaan multi finance. Yang termasuk bidang usaha dari lembaga pembiayaan adalah sewa guna usaha (leasing), perdagangan surat berharga, anjak piutang, modal ventura, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit.

Menurut A.Abdulrahman,Pembiayaan Konsumen adalah kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumen dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang dugunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit ini dapat mengandung resiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa.

Menurut keputusan Presiden No.16 tahun 1988,perusahaan pembiayaan konsumen atau Costumer finance company adalah badan usaha yang melakukan system pembayaran angsuran atau berkala. Menurut Keputusan Mentri Keuangan No.1251 / KMK. 013/ 1988 ,perusahaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan system pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang secara formal di Indonesia masih relative baru. Lembaga ini tumbuh dan berkembang seiring dengan dikeluarkannya pranata hukum berupa KEPPRES No. 61 Thun 1988.meskipun demikian, saat ini keberadaan pembiayaan konsumen menunjukan perkembangan yang sangat baik. Pesatnya pertumbuhan bisnis pembiayaan konsumen ini sekaligus menunjukan tingginya minat masyarakat untuk membeli arang-barang dengan cara mencicil seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan menengah kebawah.

Di samping kondisi diatas, perkembangan pembiayaan konsumen juga disebabkan oleh adanya kendala-kendala bagi masyarakat berpenghsilan rendah untuk dapat mengakses dana dari sumber lain. Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati(2000, hlm. 250) ada 4 alasan yang mendorong perkembangan pembiayaan konsumen yaitu:

1.      Keterbatasan sumber dana formal

2.      Koperasi simpan pinjam sulit berkembang

3.      Bank tidak melayani pembiayaan konsumen

4.      Pembiayaan lintah darat yang mencekik

B.   Peraturan Pembiayaan Konsumen

Pranata hukum pembiayaan konsumen di indonesia di mulai pada tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya Keppres  No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.031/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Transaksi pembiayaan konsumen dilakukan tidak hanya berdasarkan kehendak para pihak saja, yaitu antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen yang dituangkan dalam perjanjian, tetapi juga diatur oleh beberapa peraturan perundangan yang bersifat publik administratif. Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati(2000, hlm.214) berpendapat bahwa pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi publik.

a.      Segi Hukum Perdata

Ada 2(dua) sumber hukum perdata untuk kegiataan pembiayaan konsumen, yaitu

1.      Asas kebebasan berkontrak

Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiataan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertuls(kontrak) sebagai dokumen yang menjadi dasar kepastian hukum(legal certanty). Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak para pihak yang membuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana(fund lender), dan konsumen sebagai pihak pengguna dana(fund user).

Perjanjian pembiayaan konsumen (consumer finance agreement) merupakan dokumen hukum utama yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata).

2.      Undang-undang di Bidang Hukum Perdata

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata. Sumber hukum utama pmbiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam KUH Perdata.

a)      Perjanjian pijam pakai habis

Perjanjian pembiayaan konsumen yang terjadi antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen digolongkan ke dalam”perjanjian pinjam pakai habis” yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUH Perdata. Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa pinjam pakai habis adalah perjanjian, dengan mana pemberi pinjaman menyerakan sejumlah barang pakai habis kepada peminjam dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Dalam pengertian barang pinjam habis pakai termasuk juga sejumlah uang yang dipinjamkan oleh pemberi pnjaman. Karena barang habis pakai yang dipinjam itu sejumlah uang, maka menurut ketentuan Psal 1756 KUH Perdata pihak-pihak (perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen) boleh memperjanjikan pengembalian uang pokok ditambah dengan bunga.

b)      Perjanjian jual beli bersyarat

Perjanjian jual beli bersyarat adalah perjanjian yang terjadi antara konsumen sebagai pembeli, dan produsen sebagai penjual, dengan syarat bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual adalah perusahaan pembiayaan konsumen.perjanjian jual beli ini merupaka perjanjian accessoir dari prjanjian pembiayaan konsumen sebagai perjanjian pokok.Perjanjian jual beli ini di golongkan ke dalam perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457-1518 KUH Perdata, tetapi pelaksanaan pembayaran digantungkan pada syarat yang disepakati dalam perjanjian pokok.

b.      Segi Perdata di Luar KUH Perdata

·         undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.

·         Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya.

·         Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentun-ketentuan Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya.

·         Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaanya.

c.       Segi Hukum public

Sebagai usaha yang bergerak di bidang jasa pembiayaan, pembiayaan konsumen banyak menyangkut kepentingan public terutama yang bersifat administrative. Oleh karena itu, perundang-undangan yang bersifat public yang relevan berlaku pula pada pembiayaan konsumen. Perundang-undangan tersebut :

1)      Undang-undang di Bidang Hukum Publik

Berbagai undang-undang di bidang adminitrasi Negara yang menjadi sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut.

                                                        i.            Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan peraturan pelaksanaaannya.

                                                      ii.            Undang-undang No. 12 Tahun 1985, undang-undang No. 7 Tahun 1991, undang-undang No. 8 Tahun 1991 dan peraturan pelaksanaannya, semua tentang perpajakan.

                                                    iii.            Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan peraturan pelaksanaanya.

                                                    iv.            Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaanya.

2)      Peraturan tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan tentang lembaga pembiayaan yang mengatur pembiayaan konsumen antara lain:

                                                          i.            Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

                                                        ii.            Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/MKK.031/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 468 Tahun 1995.

C.   Jenis-Jenis Pembiayaan Konsumen

Perusahaan pembiayaan konsumen merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsuran oleh konsumen. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen ini jelas mengandung resiko, karena pelunasan kembali dana tersebut oleh kemampuan konsumen dalam mengansur secara teratur kepada perusahaan pembiayaan konsumen.

Syarat-syarat dalam pembiayaan konsumen bagi konsumen individu antara lain adalah :

a.       Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

b.      Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) suami/istri calon kosumen

c.       FotokopiKartu Keluarga (KK)

d.      Pas foto

e.       Daftar gaji, apabila calon kosumen sebagai pegawai/karyawan

Adapun syarat-syarat dalam pembiayaan konsumen bagi konsumen yang berupaperusahaan antara lain :

a)      Anggaran dasar perusahaan beserta semua perubahan dan tambahannya.

b)      Foto copy KTP dari yang diberi hak untuk menandatangani perjanjian.

c)      NPWP.

d)     SIUP.

e)      Tanda dasar perusahaan.

f)       Bank statement.

Ada 3 pihak yang terlibat dalam suatu transaksi pembiayaan Konsumen yaitu:

1.      Pihak Perusahaan Pembiayaan atau Kreditur

2.      Pihak Konsumen atau debitur

3.      Pihak Supplier

Adapun mekanisme transaksi pembiayaan konsumen menurut Budi Rahmat adalah :

a)      Tahap permohonan.

Permohonan pembiyaan konsumen biasanya dilakukan oleh konsumen di tempat kedudukan supplier atau dealer penyedia barang kebutuhan konsumen. Supplier atau dealer ini biasanya telah bekerja sama dengan peruhaan pembiayaan konsumen.

b)      Tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan.

Berdasarkan aplikasi pemohon, perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir aplikasi tersebut dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah di terima. Selanjutnya dilakukan :

1)      Kunjungan ketempat calon konsumen (plant visit)

2)      Pengecekan ketempat lain (credit checking)

3)      Observasi secara umum atau khusus lainnya.

Adapun tujuan dari pemeriksaan lapangan ini adalah :

1)      Untuk memastikan keadaan konsumen dan memastikan akan kebutuhan barang konsumen.

2)      Mempelajari keberaadaan barang yang dibutuhkan konsumen, terutama harga kredibilitas pemasok atau supplier, dan layanan purna jual.

3)      Untuk menghitung secara pasti berapa besar tingkat kebenaran laporan calon konsumen dengan laporan yang telah disampaikan.

c)      Tahap pembuatan customer profile

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, marketing department dari perusahaan pembiayaan konsumen tersebut akan membuat customer profile yang isinya memuat tentang nama calon konsumen dan istri/suami, alamat dan nomor rumah, pekerjaan, alamat kantor, kondii pembiayaan yang diajukan, jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen, dll.

d)     Tahap pengajuan proposal kepada credit komite

Marketing department akan mengajukan proposal atas permohonan yang diajukan oleh calon konsumen tersebut kepada credit komite.

e)      Tahap keputusan kredit komite

Keputusan kredit komite merupakan dasar bagi perusahaan pembiyaan konsumen untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan calon konsumen ditolak, maka harus diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui maka oleh marketing department akan meneruskan ke tahap berikutnya.

f)       Tahap pengikatan

Berdasarkan keputusan kredit komite, selanjutnya oleh Bagian Legal akan mempersiapkan pengkitan sebagai berikut:

1.      Perjanjian pembiayaan Konsumen beserta lampirannya

2.      Jaminan Pribadi (jika ada)

3.      Jaminan Perusahaan (jika ada)

Pengikatan perjanjian pembiayaan konsumen usaha dapat dilakukan secara bawah tangan, dilegalisir oleh notaries, atau secara notariil.

g)      Tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen

Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan:

1.      Pemesanan barang kebutuhan konsumen kepada supplier. Pesanan ini dituangkan dalam penegasan pemesanan pembelian/confirm purchse order dan bukti pengiriman dan surat tandan penerimaan barang

2.      Penerimaan pembayaran dari konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen (dapat melalui supplier/dealer).

h)      Tahap pembayaran kepada supplier

Setelah barang model diserahkan oleh supplier kepada konsumen, selanjutnya supplier akan melakukan penagihan kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Sebelum melaksanakan pembayaran, perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan hal-hal sebagai berikut ;

1.      Melakukan penutupan perjanjian asuransi kepada perusahaan asuransi yang telah ditunjuk.

2.      Pemeriksaan ulang terhadap seluruh dokumentasi perjanjian pembiayaan konsumen.

i)        Tahap penagihan/monitoring pembayaran

Setelah seluruh pembayaran kepada supplier/dealer dilakukan, proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran oleh konsumen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pada tahap ini collection department akan memonitor pembayaran angsuran berdasarkan jatuh tempo yang telah ditetapkan, dan berdasarkan system pembayaran yang telah disepakati.

Disamping itu, juga akan dilakukan monitoring terhadapa jaminan, jangka waktu berlakunya jaminan, dan masa berlakunya penutupan angsuransi.

j)        Tahap Pengambilan Surat Jaminan

Setelah konsumen melunasi seluruh kewajibannya kepada perusahaan pembiayaan konsumen, maka perusahaan pembiayaan konsumen akan mengembalikan kepada konsumen:

1.      Jaminan (BPKB, dan/atau sertifikat dan/atau faktur/invoice)

2.      Dokumen lainnya (jika ada)  

JAMINAN-JAMINAN

Jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen pada prinsipnya serupa jaminan terhadap perjanjian kredit bank biasa khususnya Kredit Konsumen jaminan ini dapat dibagi atas 3 macam yaitu:

1.      Jaminan utama

Adalah kepercayaan dari kreditur kepada debitur atau konsumen bahwa pihak konsumen dipercayakan sanggup membayar hutang-hutangnya. Dengan kata lain,prinsip pemberian kredit berlaku, misalnya prinsip 5C yaitu Collateral,capacity,Character,Capital, dan Condition of economy.

2.      Jaminan Pokok

Adalah  barang yang dibeli dengan dana dan biasanya jaminan ini dibuat dalam bentuk Fidusiary of ownership atau fidusi karena dengan adanya fidusia,seluruh Dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak kreditur atau pemberi dana hingga kreditnya lunas.

3.      Jaminan tambahan

Biasanya berupa pengangkutan hutang atau promissory notes,kuasa menjual barang dan assignment of procced atau cessie dari asuransi. Selain itu,diminta juga persetujuan suami istri untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisaris atau RUPS untuk konsumen perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya.

DOKUMENTASI

Ada beberapa kelompok dokumentasi yang sering diperlukan dalam pembiayaan Konsumen,yaitu:

1.      Dokumen Pendahuluan,misalnya :

-Credit application form

-Surveyor report

-Credit approval memorandum

      2.  Dokumen pokok

            Adalah perjanjian pembiayaan konsumen itu sendiri dimana perjanjian ini mempunyai

            Terms dan conditions yang mirip dengan kredit konsumsi dari perbankan.

3.dokumen jaminan.

            Antara lain,perjanjian fidusia,cessie asuransi, kuasa menjual(dan kwitansi kosong yang ditandatangani oleh konsumen)  dan pengakuan hutang,persetujuan istri atau suami,atau persetujuan komisaris atau RUPS.

4.      Dokumen Kepemilikan Barang

Berupa BPKB,fotocopy STNK dan/atau faktur-faktur pembelian,kwitansi pembelian,sertifikat kepemilikan, dan sebagainya.

5.      Dokumen pemesanan dan penyerahan barang

Biasanya certificate of delivery and acceptance, delivery order dan lain-lain.

6.      Supporting document

Berisikan dokumen-dokumen pendukung lainnya dapat berupa Anggaran Dasar perusahaan beserta seluruh perubahan dan tambahannya.

Atas dasar kepemilikanya, perusahaan pembiayaan konsumen dapat dibedakan menjadi 3 yaitu

                   I.            Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok

Tahap-tahap pelaksanaan pembiayaan konsumen dari sekema diatas adalah sebagai berikut;

1. Pembentukan anak perusahaan
2. Pembentukan perjanjian kerjasama pembiayaan konsumen
3. A.Perjanjian jual beli mobil yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen

B. Perjanjian pembiayaan pembelian mobil dari PT. Suzuki oleh konsumen

4. A. Pembayaran harga tunai

B. penyerahan mobil

5. Pembayaran hingga lunas selama jangka waktu tertentu

                II.            Perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok

1. Pembuatan perjanjian kerjasama pembiayaan konsumen
2. A.perjanjian jual beli motor yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen

B.perjanjian pembiayaan pembelian motor dari PT. Honda oleh konsumen

3. A. pembayaran tunai harga motor

B. penyerahan motor

4. Pembayaran hingga lunas selama jangka waktu tertentu

             III.            Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu grup usaha dengan pemasok

1. Mempunyai salah satu anak perusahaan
2. Membentukan anak perusahaan baru
3. Pembuatan perjanjian kerjasama pembiayaan konsumen
4. A.perjanjian jual beli hp yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen

B.perjanjian pembiayaan pembelian hp dari PT. nokia

5. A. pembayaran tunai harga hp

B. penyerahan hp

6. Pembayaran hingga lunas selama jangka waktu tertentu

4. HUBUNGAN HUKUM DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN

1.      Hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen

Terjadinya hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen karena sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan kontrak, yaitu kontrak pembiayaan konsumen. Atas dasar kontrak yang sudah mereka tanda tangani, secara yuridis para pihak terikat akan hak dan kewajban masing-masing.konsekwensi yuridis selanjutnya adalah kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan iktikat baik atau(in good faith)dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak(unilateral unnaviodable).

Kewajiban perusahaan pembiayaan konsumen adalah menyediakan dana(kredit) kepada konsumen sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok atas pembelian barang yang di butuh kan konsumen. Adapun kewajiban konsumen adalah membayar kembali dana secara berkala sampai lunas kepada perusahaan pembiayaan konsumen.

Adapun hak perusahaan pembiayaan konsumen adalah menerima pembayaran kembali dana secara berkala sampai lunas dari konsumen. Hak konsumen adalah menerima pembiayaan dalam bentuk dana sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok untuk pembelian barang yang dibutuhkan konsumen.

2.      Hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok

Berbeda hubugan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen dmana terjadi hubungan kontraktual, didalam hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok tidak ada hubungan kontraktual. Antara perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok tidak ada hubungan hukum yang khusus, kecuali hanya perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak ke tiga yang disyaratkan. Maksud persyaratan ersebut adalah pembayaran atas barang-barang yang di beli konsumen dari pemasok akan dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen.

3.      Konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan akan menghubungi perusahaan pembiayaan konsumen guna memperoleh pembiayaan berupa dana dan menghubugi pemasok sebagai penjual atau penyedia barang. Dengan demikian, dalam transaksi pembiayaan konsumen ada 2 hubungan kontaktual,yaitu

a.       Perjanjian pembiayaan konsumen antara perusaahan pembiayaan konsumen dan konsumen.

b.      Perjanjian jual beliantara pemasok dan konsumen.

Adapun hubungan antara konsumen dan pemasok terjadi karena adanya perjanjian julal beli,dalam hal ini perjanjian jual beli bersyarat.dalam perjanjian jual beli bersyarat ini pemasok sebagai penjual menetapkan syarat bahwa pembayaran atas harga barang akan dilakukan oleh pihak ketiga,yaitu perusahaan pembiayaan konsumen.dengan demikian, apabila karena alasan apa pun pihak ketiga,dalam hal ini perusahaan pembiayaan konsumen melakukan wanprestasi,yaitu tidak melakukan pembayaran secara tunai kepada pemasok, maka jual beli antara pemasok dan konsumen dibatalkan.

5. MANFAAT PEMBIAYAAN KONSUMEN

·         Bagi pemasok

Manfaat utama bagi pemasok dengan adanya peusahaan pembiayaan konsumen adalah peningkatan penjualan. Daya beli dan kemampuan cashflow calon konsumen yang akan membeli barang pada pemasok sangat beragam. Konsumen tertentu berkemampuan membayar secara tunai, disamping itu dalam kenyataan nya terdapat juga konsumen yang mempunyai niat untuk membeli barang namun tidak memiliki uang tunai.perusahaan pembiayaan konsumen menjembatani kepentingan konsumen semacam ini sehingga penjualan barang oleh pemasok tidak hanya dapat dilakukan pada konsumen yang mempuai cukup dana tunai. Apabila pemasok melakukan penjualan dengan cara kredit maka dana tunai akan diterima secara bertahap dan setelah jangka waktu tertentu. Dengan adanya perusahaan pembiayaan konsumen maka pemasok dapat memperoleh pembayaran secara tunai dan angsuran konsumen dialihkan kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Resiko tidak terbayarnya kredit konsumen yang semula ditanggung oleh pemasok juga menjadi dapat dialihkan pada perusahaan pembiayaan konsumen.

·         Bagi konsumen

Manfaat utama bagi konsumen adalah kesempatan untuk membeli atau memiliki barang meskipun dana yang tersedia saat ini belum cukup untuk menutup seluruh harga barang atau jasa. Apabila pembiayaan konsumen ini dibandigkan dengan kredit bank, maka pembiayaan konsumen mempunyai manfaat atau keunggulan lain bagi konsumen.

Keunggulan pembiayaan konsumen dibandingkan kredit bank antara lain:

v  Prosedur yang lebih sederhana

v  Proses persetujuan yang biasanya lebih cepat

v  Perusahaan pembiayaan konsumen biasanya tidak mensyaratkan penyerahan anjungan tambahan sepanjang konsumen atau debitor cukup layak untuk dipercaya kemampuan dan kemauan memenuhi kewajibanya.

v  Konsumen tertentu(terutama indonesia)  mengalami keengganan untuk berhubungan dengan bank dalam hal peminjam dana karena minimnya informasi tentang jasa-jasa bank dan cara berhubungan dengan bank.

·         Bagi perusahaan pembiayaan konsumen

Manfaat utama yang dapat diperoleh perusahaan pembiayaan konsumen adalah penerimaan dari bunga dan biaya administrasi. Tingkat bunga yang ditetapkan oleh perusahaan konsumen biasanya lebih tinggi daripada tingkat bunga kredit bank. Resiko yang ditanggung perusahaan pembiayaan konsumen relatif lebih besar daripada bank yang menyalurkan kredit antara lain karena:

v  Perusahaan pembiayaan konsumen cenderung melakukan analisis terhadap kelayakan konsumen atau calon debitor dengan cara yang lebih sederhana.

v  Analisis dilakukan dalam waktu yang sangat singkat

v  Sepanjang kemampuan dan kemauan calon debitor cukup bisa diandalkan, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya tidak mensyaratkan peyerahan anjungan tambahan.

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

A.               KESIMPULAN

Pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran asuran atau berkala. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bidang usaha lembaga pembiayaan. Di negara kita, badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam atau seluruh bidang usaha lembaga pembiayaan biasanya disebut perusahaan pembiayaan atau perusahaan multi finance.

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang secara formal di Indonesia masih relative baru. Lembaga ini tumbuh dan berkembang seiring dengan dikeluarkannya pranata hukum berupa KEPPRES No. 61 Thun 1988.meskipun demikian, saat ini keberadaan pembiayaan konsumen menunjukan perkembangan yang sangat baik. Pesatnya pertumbuhan bisnis pembiayaan konsumen ini sekaligus menunjukan tingginya minat masyarakat untuk membeli arang-barang dengan cara mencicil seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan menengah kebawah.

Pranata hukum pembiayaan konsumen di indonesia di mulai pada tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya Keppres  No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.031/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

·         Triandaru Sigit dan Budisantoso Totok, Bank dan Lembaga Keuangan Lainya edisi 2,Salemba Empat Jakarta, 2008.

·         Sunaryo, hukum lembaga pembiayaan, sinar grafika, Jakarta, 2009

·         Reed. W Edward dan Gill K Edward. Bank Umum edisi keempat, Jakarta, 1995

·         Irmayanto juli dkk, Bank dan Lembaga Keuangan, universitas Trisakti, Jakarta, 2004

·         www.google.co.id/pembiayaankonsumen